nusakini.com - Terkait dengan Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur yang menargetkan pembangunan 25 ribu unit rumah bersubsidi, Ketua DPD REI Jatim Paulus Totok Lusida, di Surabaya, Sabtu (9/7/2016) mengatakan, Pembangunan rumah bersubsidi terkendala oleh peraturan kepala desa (Kades) yang menimbulkan biaya tinggi. Di tiap desa, ketentuannya berbeda-beda.

Paulus mengatakan, pembangunan rumah bersubsidi pasti berurusan dengan kepala desa. Mulai hak atas tanah hingga riwayat tanah yang membutuhkan tanda tangan kepala desa. 

’’Bahkan, ada yang sudah berada di tahap pembebasan tanah, tapi tidak disetujui kepala desa. Akhirnya, tidak jalan,’’ katanya. 

Karena itu, lanjut dia, diperlukan langkah dari pemerintah daerah untuk membuat peraturan bupati, wali kota atau bentuk kebijakan lain yang bisa memuluskan pembangunan rumah bersubsidi. Dia mencontohkan Surabaya yang sudah membuat peraturan mengenai pembangunan proyek realestat. 

’’Kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Surabaya. Jadi, saat daerah tersebut merupakan kategori komersial, datang ke pemkot langsung mendapatkan izin. Tidak perlu ke penduduk sekitar. Karena itu, kami harap itu bisa ditiru pemda lain sehingga pembangunan rumah subsidi tidak menimbulkan biaya yang tinggi,’’ ungkapnya. 

Kemudian Ketua Apersi Jatim Soepratno menuturkan, hampir semua perizinan melibatkan struktur paling bawah, yakni kepala desa. Misalnya, pembuatan izin mendirikan bangunan (IMB), split sertifikat, atau soal fasilitas makam. 

Karena itu, dia menilai perlu ada kepastian biaya perizinan yang dikeluarkan. 

’’Tidak seperti sekarang yang biayanya tiap desa berbeda-beda,’’ ucapnya. 

Market rumah bersubsidi diperkirakan bergairah kembali pada semester kedua tahun ini. Sampai sekarang, penjualan rumah bersubsidi di Jatim mencapai 40 persen dari target 9.000 unit. Pasar rumah FLPP terbuka lebar. Berapa pun unit yang dibangun pasti laku karena kebutuhannya memang besar. 

Namun, dari total realisasi unit yang dibangun tahun ini, 10 persen di antaranya merupakan stok tahun lalu. 

’’Perbankan ketat dalam mengucurkan kredit FLPP. Itu yang membuat pembangunan rumah bersubsidi agak lambat,’’ ujarnya kemarin. 

Selain itu, kondisi ekonomi memengaruhi permintaan FLPP tahun lalu meski tidak terlalu signifikan. Sebab, masyarakat yang berpenghasilan rendah mendapatkan kemudahan melalui kebijakan yang sudah diluncurkan sebelumnya.(ifm/mk)